Peran Serta Mayarakat dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Posted by Ensikloblogia on Jumat, 01 April 2016

Loading...

Korupsi sangat merugikan keuangan negara. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara habis dikorup oleh para oknum pejabat negara. Akibatnya, dapat menyengsarakan rakyat, dan menciptakan ketidakadilan. Korupsi telah menjadi penyakit bangsa dan ancaman kelangsungan hidup di masa depan. Oleh karena itu, semua warga negara atau masyarakat harus ikut serta dalam penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya korupsi. Usaha penanggulangan korupsi dari pemerintah tersebut antara lain :
  1. Membuat dan melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Membentuk lembaga yang memiliki tugas khusus menangani korupsi, misalnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).
  3. Pemerintah mengumumkan harta kekayaan seorang pejabat negara sebelum atau sesudah menjabat.
  4. Mengangkat sumpah jabatan yang salah satu di antaranya tidak akan melakukan korupsi da bersedia mundur bila terbukti melakukan korupsi.

Namun demikian, upaya penanggulangan korupsi membutuhkan peran serta bersama masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta untuk menanggulangi penyakit ini. dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk :
  1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
  2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
  3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum untuk menangani perkara tindak pidana korupsi.
  4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.
  5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : a. melaksanakan haknya sebagaimana tersebut di atas, b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketenntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut akan mendapat penghargaan dari pemerintah. Artinya, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan berupa piagam maupun premi.

Dalam praktiknya, peran serta masyarakat daalam penanggulangan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :


Peran serta melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)


Sekarang ini banyak sekali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung di bidang penanggulangan korupsi. Mereka secara aktif dan rajin melakukan kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi korupsi, seperti melaporkan adanya tindak pidana korupsi oleh seorang pejabat, memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran suatu departemen, laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain.

Contoh lembaga swadaya masyarakat tersebut antara lain :
  1. Indonesian Corruption Wacth (ICW).
  2. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).
  3. Masyarakat Anti Korupsi (MARAK).



Peran serta melalui media


Media seperti koran, majalanh, radio, dan televisi menjadi sarana ampuh untuk ikut serta mencegah dan menanggulangi korupsi. Media dapat memberitakan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara. Hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang, misalnya KPK. Warga juga dapat menyampaikan melalui media adanya dugaan korupsi, kejadian korusi atau hal lain yang berkaitan. Misalnya dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, kring telepon, dan lain-lain.


Peran serta melalui kegiatan langsung


Peran Serta Mayarakat dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia


Kegiatan langsung yang dimaksud adalah kegiatan secara langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi. Misalnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi, demonstrasi ke lembaga KPK agar serius menangani suatu perkara korupsi, dan lain-lain.

Demikianlah penjelasan mengenai peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua. 

Loading...
Blog, Updated at: 01.27

0 komentar:

Posting Komentar