Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Posted by Ensikloblogia on Sabtu, 02 April 2016

loading...

Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi termasuk dalam tindak pidana atau tindakan kejahatan. Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum menurut ketentuan undang-undang. Korupsi merupakan satu dari istilah KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Istilah KKN muncul dan mulai dikenal luas sejak berakhirnya pemerintahan orde baru.

Pemerintahan orde baru dianggap banyak melakukan praktik KKN sehingga menyebabkan pemerintahan Orde Baru jatuh. Sejak saat itu, pemberantasan KKN didengung-dengungkan hingga saat ini agar terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme diyakini mampu menciptakan pemerntahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan.

Menyadari betapa bahayanya korupsi maka sejak era reformasi pemerintah Indonesia secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk undang-undang dan lembaga yang secara khusus menangani masalah korupsi.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga yang secara khusus menangani masalah korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah korupsi berasal dari kata corruptio yang artinya pengrusakan, pembusukan atau penyuapan. Korupsi berarti penyelewengan uang negara, perusahaan atau milik kaum umum lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah :
  1. Melakukan perbuatan yang secara melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang daat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  2. Melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan meguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
  3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana bagi para pelaku korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
  2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima ;puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selain membentuk undang-undang pemberantasan korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga yang bertugas menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 43, yaitu perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia


Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas dan wewenang pokok KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Lembaga lain yang menangani korupsi adalah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN), dan Komisi Ombudsman Nasional.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain sebagai berikut :
  1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  4. Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
  5. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain sebagai berikut :
  1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab pada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Repiblik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.


Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :
  1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  2. Tim penasehat yang terdiri dari empat anggota.
  3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelaksana tugas.


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disusun sebagai berikut :
  1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangkap anggota.
  2. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas empat orang, masing-masing merangkap anggota.  

Demikianlah penjelasan singkat mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. semoga bermanfaat untuk kita semua.

loading...
Blog, Updated at: 01.28

0 komentar:

Posting Komentar