Fungsi Hukum Menurut Ahli

Posted by Ensikloblogia on Senin, 08 Agustus 2016

Loading...

Orang-orang awam tentang hukum seringkali menanyakan apakah fungsi hukum itu ? Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Untuk lebih jelas mengenai fungsi hukum, maka berikut ini adalah beberapa fungsi hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Lawrence M. Friedman membagi fungsi hukum menjadi 3, yaitu :
  1. Pengawasan/ pengendalian sosial (social control)
  2. Penyelesaian sengketa (dispute settlement)
  3. Rekayasa sosial (social engineering)


Muchtar Kusumaatmaja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut :
“ Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.  Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial”.

Theo Huijbers menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak asasi manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. 

Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, menjelaskan bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu :
  1. Perspektif control sosial dari pada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (the policeman view of the law).
  2. Perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (the official of perspective of the law) dank karena pusat perhatiannya adalah  apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum.
  3. Perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (the bottom’s up view of the law) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (the consumer’s perspective of the law).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai berikut :
  1. Memberikan pedoman atau pengarahan kepada warga masyarakat untuk berperilaku.
  2. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
  3. Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
  4. Rekayasa sosial (social engineering).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaedah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan kegiatan yang diatur oleh hukum.

Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ( a tool of social engineering) pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Prevensi merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute settlement). Persengketaan atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat merekatkan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama (company), yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. 

Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial ( a tool of social engineering) menurut Satjipto Raharjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat.


fungsi hukum menurut ahli


Demikianlah penjelasan mengenai fungsi hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Semoga bermanfaat.

Loading...
Blog, Updated at: 05.46

0 komentar:

Posting Komentar