Pengertian Advokat dan Syarat-Syarat Advokat

Posted by Ensikloblogia on Sabtu, 13 Agustus 2016

loading...

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat, di dalam praktiknya istilah advokat belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terdapat inkonsistensi penyebutannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengguakan istilah Bantuan Hukum dan Advokat. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menggunakan istilah penasihat hukum.

Departemen Kehakiman menggunakan istilah pengacara, dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang Mahkamah Agung mengunakan istilah pembela. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka istilah Advokat itu sudah menjadi baku.

Istilah penasihat hukum, bantuan hukum, advokat, dan pengacara adalah lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela.

Istilah pembela sering disalah tafsirkan menurut Andi Hamzah, seolah-olah berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa agar bebas atau lepas dari pemidanaan walaupu ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal, fungsi advokat itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Pengertian advokat menurut Blacks’s Law Dictionary adalah to speak in favour of defend by argument (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang). Adapun orang yang berprofesi sebagai advokat adalah, “one who assist, defend, or pleads for another. One who renders legal advice and aid, pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor”. (seseorang yang membantu, mempertahankan atau membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat hukum dan bantuan membela orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).

Pengertian Penasihat Hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau yang berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Rumusan Pasal 1 butir 13 tersebut menjelaskan, bahwa untuk menjadi penasihat hukum (advokat) itu haruslah orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun syarat-syarat advokat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi seorang advokat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tentang Advokat adalah :
  1. Warga negara Republik Indonesia
  2. Bertempat tinggal di Indonesia
  3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun
  5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
  6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
  7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada Kantor Advokat
  8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan  yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
  9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.


Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.

Profesi advokat menurut Ropaum Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata. Profesi advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya. Dalam rangka membela klien, seorang advokat harus memegang teguh prinsi equality before the law (kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum) dan asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah), agar di dalam pembelaan dan tugasnya sehari-hari ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

Adapun status seorang advokat menurut Pasal 5 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat.

Adapun organisasi advokat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).


Pengertian Advokat dan Syarat-Syarat Advokat


Demikianlah penjelasan mengenai pengertian advokat, syarat-syarat advokat, fungsi advokat dan penjelasan-penjelasan penting lainnya tentang advokat. Semoga bermanfaat.  

loading...
Blog, Updated at: 06.40

0 komentar:

Posting Komentar