Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Ahli

Posted by Ensikloblogia on Rabu, 03 Agustus 2016

Loading...


Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu staatrecht. Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah ini diartikan menjadi hukum tata negara.

Berdasarkan kepustakaan Belanda, istilah staatsrecht mempunya dua arti, yakni staatsrecht in ruimere zin, yaitu hukum tata negara dalam arti luas dan staatsrecht in engere zin, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit.

Hukum tata negara dalam arti luas yaitu hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Adapun hukum tata negara dalam arti sempit yaitu hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu. Atau hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu.

Definisi hukum tata negara dari para ahli hukum tata negara masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang dianggap penting akan menjadi titik berat dalam merumuskan arti hukum tata negara. Di samping itu, juga pengaruh pandangan hidup dan lingkungan yang berlainan.

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh sarjana dan ilmu hukum tata negara Indonesia sebagai acuan dalam rangka merumuskan pengertian hukum tata negara, adalah sebagai berikut :

Definisi hukum tata negara menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis vertical dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

M. Solly Lubis menjelaskan pengertian hukum tata negara adalah seperangkat peraturan mengenai struktur pemerintahan negara, yakni peraturan-peraturan mengenai bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya, tugas-tugas dan hubungan antar alat-alat perlengkapan negara itu.

Dasril Radjab memberikan definisi tentang hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenangnya serta hak dan kewajiban warga negara.

J.R. Stellinga berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Kusumadi Pudjosewojo menegaskan pengertian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajan atau republic), yang menunjukkan masyarakat umum yang atasan maupun bawahan, beserta tingkatan imban
gannya (hirarki), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dan masyarakat hukum itu akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri atas seseorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat-alat perlengkapan itu.

Dari kelima definisi hukum tata negara di atas, dapat terlihat dengan jelas perbedaan antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh titik berat perhatian, lingkungan dan pandangan hidup dari ahli hukum tata negara, sehingga tidak mustahil jika setiap definisi itu tidak sama. Akan tetapi, di samping perbedaan juga ada persamaannya, yaitu membicarakan tentang organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan kewenangannya, serta hak dan kewajiban warga negara.
pengertian hukum tata negara menurut ahli


Berdasarkan pengertian hukum tata negara di atas dapatlah dijelaskan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara yang meliputi alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas, wewenangnya serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebu

Dengan demikin, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam, karena hanya mengatur bentuk negara, susunan negara, dan alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas dan wewenangnya, tidak mengatur bagaimana cara kerja alat-alat perlengkapan negara itu dalam menjalankan tugasnya.

Loading...
Blog, Updated at: 18.29

0 komentar:

Posting Komentar