Pengertian Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum

Posted by Ensikloblogia on Minggu, 14 Agustus 2016

loading...

Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, menurut tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal sehingga orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

Pengertian kebiasaan menurut J.B. Daliyo adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. 

Pengertian hukum kebiasaan menurut Uthrecht dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, hukum kebiasaan adalah himpunan  kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana “werkerlijkheid” (kenyataan) ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah tersebut sebagai hukum dan telah ternyata kaidah-kaidah hukum tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkunga badan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum kebiasaan itu kaidah yang biarpun tidak tertulis dalam aturan perundang-undangan masih juga sama kuatnya dengan hukum tertulis, apalagi bilamana kaidah tersebut menerima perhatian dari pihak pemerintah.  

Apabila suatu kebiasaan dilakukan oleh orang banyak, dan kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga apabila ada tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan, maka dirasakan sebagai pelanggaran hukum, dengan demikian maka terbentuklah suatu kebiasaan hukum.
Di negara Indonesia, kebiasaan merupakan sumber hukum. Kebiasaan dapat diubah menjadi hukum kebiasaan dan dapat dirumuskan oleh hakim dalam putusannya. 

Namun demikian, tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang baik dan adil, sehingga tidak semua kebiasaan atau adat istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Misalnya kebiasaan di Papua ketika ada perang suku pedalaman, dimana perang akan berhenti jika jumlah korban di kedua belah pihak telah sama. Tentunya kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sumber hukum.

Kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakan yang sesuai dengan kepribadian masyarakat dapat kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan ditolak oleh masyarakat, tidak akan menjadi hukum kebiasaan dalam masyarakat. Seperti kebiasaan keluar malam untuk mencuri, begadang, kebiasaan berpakaian seenaknya, tanpa mengingat norma kesopanan akan ditolak sebagai sumber hukum.

pengertian kebiasaan sebagai sumber hukum


Menurut Sudikno Mertokusumo, agar suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Syarat  materiil: adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlagsung untuk beberapa waktu lamanya (longa et invetarata cosuetudo).
  2. Syarat intelektual : kebiasaan itu harus menimbulkan opinion necessitates (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum.
  3. Adanya akibat hukum jika perbuatan itu dilanggar.

Hukum kebiasaan juga memiliki kelemahan-kelemahan, sebab tidak dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar digali, dikarenakan tidak tertulis. Di samping itu, juga bersifat aneka ragam sehingga tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara.

Di Indonesia, ketentuan kebiasaan sebagai sumber hukum diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan, seperti :
  1. Pasal 15 AB (Albemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia) yang berbunyi “ selain pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian”.
  2. Pasal 1346 KUH Perdata yang berbunyi “ apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat di mana perjanjian telah dibuat”.
  3. Pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi “ hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.
  4. Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi “ perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
  5. Pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi “ jika perjanjian sewa tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang satu memberitahukan kepada pihak lain bahwa ia hendak  menghentikan perjanjian dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.

Berdasarkan Pasal 22 AB yang berbunyi “ hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili” dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ pengadilan tidak boleh menolak  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka kita dapat menyimpulkan bahwa :

Jika ada suatu perkara yang tidak jelas dalam undang-undang, maka hakim tidak akan terikat pada undang-undang dalam pengambilan keputusannya, sehingga dalam hal ini kebiasaan mempunyai peranan penting. Oleh karena itu kebiasaan di Indonesia termasuk sumber hukum.

Selain hukum kebiasaan, kita juga mengenal istilah hukum adat. Keduanya memang sama-sama tidak tertulis, namun berbeda. Berikut ini adalah perbedaan hukum kebiasaan dan hukum adat :
  1. Hukum adat asal-usulnya bersifat agak sacral, berasal dari nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, sedangkan hukum kebiasaan sebagian besar berasal dari kontak antara Timur dan Barat, tetapi kemudian dapat diresapi dalam hukum Indonesia sebagai sesuatu yang asli.
  2. Hukum adat dipertahankan oleh para anggota adat, sedangkan hukum kebiasaan dipertahankan oleh penguasa yang tidak termasuk badan perundang-undangan.
  3. Hukum adat sebagian besar terdiri dari kaedah-kaedah yang tidak tertulis, sedangkan hukum kebiasaan semuanya terdiri atas kaedah yang tidak tertulis.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian kebiasaan sebagai sumber hukum. Dalam kebiasaan hukum di Indonesia, pada dasarnya hukum kebiasaan akan dikesampingkan jika bertentangan dengan undang-undang. Namun jika undang-undang sifatnya hanya sebagai pelengkap, maka hukum kebiasaan juga bisa mengesampingkan undang-undang.

loading...
Blog, Updated at: 22.15

0 komentar:

Posting Komentar