Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Posted by Ensikloblogia on Minggu, 14 Agustus 2016

loading...

Kekuasaan kehakiman adalah suatu lembaga yudikatif yang berfungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Ketentuan dasar mengenai organ dan wewenang kehakiman terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IX Pasal 24 yang berbunyi :
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
(3) Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pengertian kekuasaan kehakiman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 1 di atas dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 16 ayat (1) yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, hakim sebagai organ pengadilan menganggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang 
mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa :
  1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkaman Agung Konstitusi.
  2. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.


pengertian kekuasaan kehakiman


Demikianlah penjelasan mengenai pengertian kekuasaan kehakiman. Semoga bermanfaat.

loading...
Blog, Updated at: 07.00

0 komentar:

Posting Komentar