Pengertian Undang-Undang dalam Arti Materiil dan Formal sebagai Sumber Hukum

Posted by Ensikloblogia on Minggu, 14 Agustus 2016

loading...

Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat. Undang-Undang dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti luas atau undang-undang materiil dan undang-undang dalam arti sempit atau undang-undang formal.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formal :


Undang-undang dalam arti materiil (luas)


Pengertian undang-undang dalam arti materiil atau luas yaitu semua peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah yang sah.

Undang-undang dalam arti materiil ini yang ditekankan adalah segi isinya. Undang-undang dalam arti materiil dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :
  1. Peraturan Pusat (Algemene Veordening), yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerinah pusat yang berlaku diseluruh atau sebagian wilayah negara. Contoh adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan undang-undang yang berlaku di sebagian wilayah negara Indonesia misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang hanya berlaku di wilayah Aceh.
  2. Peraturan Setempat (locale verordinering), yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja. Seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1981 Jo. Perda Nomor 7 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan di Kota Palembang.


pengertian undang-undang sebagai sumber hukum

Undang-Undang dalam arti formal (Sempit)


Undang-undang dalam arti formal yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara  yang berwenang. Undang-undang dalam arti formal ini yang ditekankan adalah pada segi pembuatan dan bentuknya. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 20 ayat (1), (2), dan (4) UUD 1945).

Undang-undang dalam arti formal ini berlaku dan mengikat, jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Diberi bentuk tertulis.
  2. Adanya tata cara atau procedural tertentu dalam proses pembuatannya, yaitu bersama-sama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan Presiden. 
  3. Undang-undang itu harus diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara.
  4. Undang-undang itu mulai berlaku dan mengikat menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri.
  5. Jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya, maka berlakunya undang-undang itu adalah 30 hari sejak diundangkan untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lainnya  hari ke 100 sejak diundangkan.

Apabila undang-undang tersebut telah memenuhi syarat, maka berlakulah fictie dalam hukum, yakni setiap orang diangap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Dengan demikian, setiap orang tidak boleh membela diri dengan alasan belum mengetahui undang-undang itu.

Suatu undang-undang bisa  dinyatakan tidak berlaku lagi dengan alasan sebagai berikut :
  1. Jika jangka waktu berlakunya undang-undang tersebut telah habis.
  2. Jika hal-hal atau keadaan atau objek yang diatur oleh undang-undang itu telah habis.
  3. Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi.
  4. Jika telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan isi undang-undang yang dahulu berlaku.

Suatu undang-undang dinyatakan berlaku berdasarkan asas-asas tertentu. Berikut ini adalah asas-asas berlakunya undang-undang :
  1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya undang-undang hanya berlaku terhadap peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, dan terjadinya setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
  2. Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
  3. Undang-undang yang berlaku kemudian atau belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogate lex priori), dengan syarat hal yang diatur adalah sama. Asas ini tidak berlaku bagi KUHP, karena KUHP mempunyai asas yang mengatakan : “bila ada perubahan berlakulah peraturan yang lebih baik bagi si tersangka (Pasal 1 ayat (2) KUHP).
  4. Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah (lex superior derogate lex inferiori), dengan syarat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan.
  5. Undang-Undang yang khusus mengesampingkan undang-undnag yang sifatnya umum (lex specialis derogate lex generalis), maksudnya apabila ada dua undang-undang yang setingkat dan berlaku pada waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, hakim menerapkan yang khusus, dan mengesampingkan yang umum.
  6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini menyangkut dengan adanya hak uji materiil dan kaitannya dengan asas kedaulatan rakyat.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian undang-undang sebagai sumber hukum, undang-undang dalam arti formal dan materiil serta asas-asas berlakunya undang-undang. Semoga bermanfaat.

loading...
Blog, Updated at: 22.26

0 komentar:

Posting Komentar