Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional

Posted by Ensikloblogia on Minggu, 14 Agustus 2016

loading...

Tata urutan perundang-undangan nasional adalah suatu tata aturan perundang-undangan yang menunjuk pada tinggi rendahnya kedudukan peraturan perundang-undangan. Secara konkret, hal itu merujuk pada tata urutan kedudukan di antara UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Tata urutan tersebut sangat penting, karena harus jelas mana peraturan yang tinggi dan mana peraturan yang lebih rendah sehingga jika nanti terjadi benturan, maka dapat ditemukan penyelesaiannya. 

Peraturan yang lebih tinggi akan dijabarkan oleh peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, maka peraturan yang lebih rendah kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka kepastian hukum bisa terwujud dengan baik.

Pada tahun 2000, MPR mengeluarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan ini menggantikan Tap MPRS No XX/MPRS/1966.

Dalam Ketetapan MPR No III/MPR/2000, tidak ada lagi penyebutan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Demikian pula tidak ada lagi penyebutan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Proklamasi, dan Surat Perintah 11 Maret 1966 sebagai perwujudan sumber hukum.

Dalam TAP MPR No III/MPR/2000 ada dua istilah penting, yaitu sumber hukum dasar nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945.

hirarki peraturan perundang-undangan


Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Tap MPR No III/MPR/2000 adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah

Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing tata urutan perundang-undangan tersebut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

Undang-Undang, merupakan peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta Tap MPR Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

Keputusan Presiden, adalah keputusan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan tugas da fungsi berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Peraturan daerah, yaitu peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah berada pada urutan terakhir tata urutan perundang-undangan.

Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bersama dengan Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati atau Walikota; peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat. Tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur olej Peraturan daerah Kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Berikut ini adalah tabel perbedaan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. III/MPR/2000 :

TAP MPR NO. XX/MPRS/1966
Urutan
TAP MPR NO. III/MPR/2000
Undang-Undang Dasar 1945
1
Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR
2
Ketetapan MPR
Undang-Undang/Perpu
3
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
4
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Keputusan Presiden
5
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain
6
Keputusan Presiden
-
7
Peraturan Daerah


Dari perbandingan tersebut tampak ada beberapa perbedaan sebagai berikut :
  • Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lama ada 6 jenjang peraturan perundang-udangan, sedangkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan baru ada 7 jenjang perundang-undangan.
  • Dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang lama kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sederajat, sedangkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang baru Perpu lebih rendah dari pada UU.
  • Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang lama, Peraturan Daerah tidak disebutkan secara eksplisist sebagai peraturan perundang-undangan nasional.
  • Hirarki terendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lama tidak jelas dan menimbulkan ketidak pastian, sedangkan dalam tata urutan perundang-undangan nasiona yang baru jelas bahwa Perda ada pada tingkat terendah.

Persamaan penting antara dua tata urutan perundang-undangan ini adalah menempatkan UUD 1945 sebagai yang tertinggi. Dengan demikian, maka UUD 1945 merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.

loading...
Blog, Updated at: 22.25

0 komentar:

Posting Komentar