Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Posted by Ensikloblogia on Kamis, 04 Agustus 2016

Loading...

Kejaksaan kata dasarnya adalah jaksa. Menurut R. Tresa, nama jaksa atau yaksa berasal dari India dan gelar itu di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelum pengaruh hukum Hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama.

Selanjutnya, menurut Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 1978 menyatakan bahwa :

Jaksa asal kata dari Seloka Satya Adhiwicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita  setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut :

Satya, kesetiaan yang bersumber pada jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, keluarga maupun sesame manusia.

Adhi, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan terhadap sesame manusia.

Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan wewenangnya.

Kemudian kata jaksa berasal dari kata adhyaksa. Kata ini diambil dari bahasa Sansekerta. Menurut Djoko Prakoso, I Ketut Murtika menjelaskan, bahwa dahulu, adhyaksa tidaklah sama tugsnya dengan tugas utama “Penuntut Umum” dewasa ini.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan


Lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas, yaitu penyidikan perkara, penuntutan, dan melakukan tugas sebagai hakim komisaris.

Berdasarkan arti kata yang diungkapkan di atas, jelas bahwa sejak dahulu jaksa merupakan jabatan yang memiliki kewenangan luas, fungsinya senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatf. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jaksa bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 butir 6 (a) dan (b) KUHAP yang berbunyi :

(a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut rumusan di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian jaksa dihubungkan dengan aspek jabatan, sedangkan pengertian penuntut umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melaksanakan suatu penuntutan dalam persidangan.

Apabila diamati dalam KUHAP, kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, sehingga kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Adapun tugas dan wewenang aparat kejaksaan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30, yaitu :

Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang :
  1. Melakukan penununtutan
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
  4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tetentu berdasarkan undang-undang
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Di bidang perdata. Tugas dan wewenang kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  3. Pengawasan peredaran barang cetakan
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  6. Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, adalah salah satu dan tidak terpisahkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia.

Susunan Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa Jaksa Agung Muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu dan tenaga ahli.

Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau juga disebut Jaksa Tinggi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Tingg dibantu oleh Wakil Jaksa Tinggi dan beberapa orang asisten.

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang disingkat dengan Kajari yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota.

Demikianlah penjelasan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan yang wajib kita ketahui. Semoga bermanfaat. 

Loading...
Blog, Updated at: 18.46

0 komentar:

Posting Komentar