Tugas dan Wewenang Kepolisian

Posted by Ensikloblogia on Kamis, 04 Agustus 2016

loading...

Apa yang anda tahu mengenai tugas dan wewenang kepolisian ? 

Perkataan polisi berasal dari kata-kata Yunani Kuno, yaitu politeia yang berarti pemerintahan negara kota. Kata politeia kemudian menjadi police dalam bahasa Inggris, kemudian politie dalam bahasa Belanda, selanjutnya menjadi polizey dalam bahasa Jerman dan kemudian menjadi polisi dalam bahasa Indonesia.

Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindakan criminal. Oleh karena itu, secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada 2, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketrtiban umum.

Untuk mengetahui hakikat dari tugas Polri dapat dilihat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) pada Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu :

Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
  • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  • Menegakkan hukum.
  • Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Apabila dilihat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), dapat digolongkan secara preventif dan represif. Tugas kepolisian secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan faktor kesempatan. Sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.

Tugas dan Wewenang Kepolisian


Adapun tindakan represif adalah untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum. Dalam tugas represif tersebut dapat dibagi memjadi represif yustisial dan represif nonyustisial.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 di bidang represif yustisial, maka menurut Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk :
  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  3. Membawa dan mengadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  8. Mengadakan penghentian penyidikan. 
  9. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
  10. Menjawab permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.


Demikianlah penjelasan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang. Semoga tulisan ini bermanfaat.

loading...
Blog, Updated at: 18.44

0 komentar:

Posting Komentar