Tugas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan Umum di Indonesia

Posted by Ensikloblogia on Kamis, 04 Agustus 2016

Loading...

Pengadilan Negeri (PN)


Pengadilan Negeri (PN) adalah lembaga peradilan umum yang merupakan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan sehari-hari yang secara langsung mengadili perkara perdata dan pidana bagi orang-orang sipil. Pengadilan negeri ini dibentuk dengan Keputusan Presiden. Usul pembentukan pengadilan negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan negeri (PN) berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten. Pada tiap-tiap pengadilan negeri ditempatkan suatu Kejaksaan Negeri. Daerah kekuasaan Kejaksaan Negeri sama dengan kekuasaan pengadilan negeri. Kejaksaan adalah alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Kejaksaan bertindak untuk mempertahankan kepentingan umum (masyarakat).

Dalam kekuasaan untuk mengadili menurut Andi Hamzah, ada dua macam yang juga bisa disebut kompetensi, yaitu :

  1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (attributie vanrechts macht) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan kepada pengadilan.
  2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (distributive van rechts macht) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).

Pada bagian pertama disebut kompetensi mutlak dan pada bagian kedua disebut kompetensi relative. Pada bagian pertama ini mungkin selain dari pengadilan negeri ada pengadilan lain yang berwenang mengadili suatu perkara, seperti pengadilan agama (misalnya tentang nikah, talak dan rujuk, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah), pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Kesemuanya disebut kompetensi mutlak.

Apabila sudah dapat dipastikan bahwa pengadilan agamalah yang berwenang mengadili perkara (misalnya perceraian) itu pada tingkat pertama, bukan pengadilan lain seperti pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, maka yang diperoalkan adalah pengadilan agama mana yang berwenang, inilah yang disebut kompetensi relative.


Pengadilan Tinggi (PT)


Pengadilan Tinggi (PT) adalah lembaga peradilan umum yang kedudukannya di ibu kota Propinsi. Pengadilan Tinggi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 87 KUHAP adalah berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pemeriksaan tingkat banding ini pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri.

Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi disebut juga judex facti. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi suatu wilayah provinsi.

Kompetensi  absolut pengadilan tinggi tidak memeriksa perkara-perkara tingkat pertama dan semata-mata hanya bertindak sebagai hakim banding, yaitu antara lain sebagai berikut :
  1. Memutuskan perselisihan-perselisihan peradilan (yurisdiksi), yaitu peselisihan-perselisihan antara pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah-daerahnya, mengenai keputusan untuk mengadili suatu perkara tertentu.
  2. Memutuskan dalam tingkat banding perkara-perkara pidana dan perkara perdata dari semu keputusan pengadilan negeri yang dimintakan banding.



Mahkamah Agung (MA)

Tugas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan Umum di Indonesia


Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi dari semua lingkup peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah :
  1. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung bertugas membatalkan putusan atau menetapkan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  3. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabillitasi.
  4. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang tentang Mahkamah Agung dibatasi pengajuannya.

Demikianlah penjelasan mengenai tugas Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan umum di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Loading...
Blog, Updated at: 18.44

0 komentar:

Posting Komentar