Tujuan Hukum Menurut Para Ahli

Posted by Ensikloblogia on Senin, 08 Agustus 2016

loading...


Ada banyak pendapat mengenai tujuan hukum, sehingga untuk menjelaskan tentang tujuan hukum itu sangat sulit dilakukan dengan tegas. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum adalah gejala masyarakat.

Tujuan hukum merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam peru musan kaedah hukum, misalnya Pasal 338 KUHP, dengan rumusannya, “ barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati,…” adalah memberikan nilai kepastian hukum. Dengan demikian, siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain akan dihukum mati.

Untuk menjelaskan mengenai tujuan hukum, maka berikut ini adalah beberapa tujuan hukum menurut para ahli :


Tujuan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum” mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Tujuan hukum menurut Prof. Dr. Subekti dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum  dan Pengadilan”, disebutkan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Soejono menyatakan bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Adapun Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstrem antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.

Dalam bukunya berjudul “Inleiding tot de studie van het Nederlandsce recht”, L.J. von Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk menacapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin)  apa yang menjadi haknya. Pendapat von Apeldoorn ini dapat dikatakan merupakan jalan tengah  antara dua teori tujuan hukum, yaitu teori etis da n teori utilitis.

Aristoteles dalam bukunya berjudul “Rhetorica” menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengkehendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil. Teori Aristoteles ini umumnya dikenal dengan nama teori etis.

Jeremy Bentham dalam bukunya berjudul “Introduction to the morals and legislation” mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan dengan teori utilitis dan tujuan hukum menurut teori utilitis ini adalah menciptakan kebahagiaan untuk sebanyak-banyaknya orang.

Mr. J.H.P. Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem antara teori etis dan teori utilitis. Ia menyatakan dalam bukunya “Inleiding tot de Rechtswetenshap in Nederland” bahwa  isi hukum harus ditentukan menurut dua asas adalah asas keadilan dan faedah.

Prof. Mr. J. van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga keseimbangan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini  jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah  agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri.

tujuan hukum menurut ahli

Jika kita melihat pandangan-pandangan dari para ahli di atas, maka kita bisa melihat bahwa ada tiga teori besar tentang tujuan hukum, yaitu teori etis yang menitik beratkan keadilan sebagai tujuan huku, teori utilitis yang menitikberatkan pada faedah dan kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan hukum, dan teori campuran yang menggabungkan teori etis dan teori utilitis dan menyatakan bah
wa tujuan hukum bukan hanya semata-mata menciptakan keadilan, tetapi juga kemanfaatannya atau kegunaannya.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum positif kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamain abadi dan keadilan sosial.



Berdasarkan tujuan hukum tersebut, Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah mengkehendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

loading...
Blog, Updated at: 05.47

0 komentar:

Posting Komentar