Dasar Hukum Bela Negara di Indonesia

Posted by Ensikloblogia on Senin, 31 Oktober 2016

loading...

Apa yang menjadi dasar hukum bela negara di Indonesia ? Salah satu dampak buruk dari adanya reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat anatargolongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam sistem pemerintahan demokratis.

Akan tetapi, berbagai tindakan anarkis, konflik sara, dan separatsime yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok bahkan kepentingan pribadi menjadi tujuan utama.

Semangat untuk membela negara seolah-olah telah memudar. Padahal, masalah bela negara telah ditetapkan dasar hukumnya. Adapun dasar hukum bela negara adalah sebagai berikut :


Dasar Hukum Bela Negara di Indonesia


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Dasar hukum bela negara tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen, di mana hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat 3. Dalam Pasal 27 ayat 3, disebutkan bahwa  “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah tanggung jawab bela negara hanya ada di pundak TNI. Sebenarnya, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara Republik Indonesia. Hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD 1945.

Dasar hukum bela negara seperti yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 1 sampai 5 adalah sebagai berikut :
  1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung.
  3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
  4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
  5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia


Dasar hukum bela negara dalam Pasal 68 UU No. 39 tentang HAM menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.


Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih


Dasar hukum bela negara dalam Pasal 3 UU Nomor 56 tentang Rakyat Terlatih berbunyi “ rakyat terlatih merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara


Undang-Undang tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan, baik oleh Tentara Nasional Indonesia maupun oleh komponen bangsa. Upaya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu antara lain dilakukan melalui pendidikan pendahuluan bela negara. Dasar hukum bela negara dalam undang-undang ini diatur pada Pasal 9 ayat 1 dan 2 serta penjelasannya.


Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia


Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Demikianlah penjelasan mengenai dasar hukum bela negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

loading...
Blog, Updated at: 03.30

0 komentar:

Posting Komentar