Dasar Hukum Otonomi Daerah dan Syarat Pembentukan Otonomi Daerah

Posted by Ensikloblogia on Rabu, 26 Oktober 2016

Loading...

Dasar hukum otonomi daerah


Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar hukum otonomi daerah dapat kita pahami lebih lanjut sebagai berikut :


Undang-Undang Dasar 1945


Dalam UUD 1945, pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2. Berikut ini adalah bunyi pasal yang merupakan dasar hukum otonomi daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut :
  1. Pasal 18 ayat 1 berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”
  2. Pasal 18 ayat 2 berbunyi “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
  3. Pasal 18 Ayat 3 berbunyi “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”
  4. Pasal 18 ayat 4 berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”
  5. Pasal 18 ayat 5 berbunyi “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”
  6. Pasal 18 ayat 6 berbunyi “ Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
  7. Pasal 18 ayat 7 berbunyi “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”
  8. Pasal 18A ayat 1 berbunyi  “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”
  9. Pasal 18A ayat 2 berbunyi  “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”
  10. Pasal 18B ayat 1 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”
  11. Pasal 18B ayat 2 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”


dasar hukum otonomi daerah


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan UUD 1945 hasil amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Saat ini undang-undang khusus yang mengatur tentang pemeritahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan antara lain definisi otonomi daerah dan daerah otonom, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “ otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinga masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “ daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah  yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakay setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Syarat Pembentukan Otonomi Daerah


Syarat pembentukan otonomi daerah ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pada dasarnya ada 3 syarat pembentukan otonomi daerah, yaitu :
  1. Syarat administratif berupa persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Contohnya syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta mendapat rekomendasi menteri dalam negeri.
  2. Syarat teknis, berupa kemampuan daerah yang mencakup kemampuan bidang ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kepedudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan adanya kemampuan yang memadai, diharapkan jalannya pemerintahan tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
  3. Syarat fisik, berupa persyaratan membentuk daerah otonom dengan ketentuan paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, serta adanya lokasi calon ibu kota, sarana, dan pra sarana pemerintahan. Syarat fisik ini terkait dengan luas wilayah daerah. Pentingnya ditetapkan syarat luas daerah otonom agar keamanan dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalankan dengan baik.

Selain ketiga syarat pembentukan otonomi daerah di atas, masih dimungkinkan adanya syarat lain. Syarat lain ini merupakan segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan kestbilan politik serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai dasar hukum otonomi daerah dan syarat pembentukan otonomi daerah. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Loading...
Blog, Updated at: 02.37

0 komentar:

Posting Komentar