PAJAK : Pengertian Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Unsur Pajak, Fungsi Pajak serta Pajak yang Ditanggung Keluarga

Posted by Ensikloblogia on Sabtu, 15 Oktober 2016

loading...

Pengertian pajak


Pengertian pajak berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang wajib dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut :
Balas jasanya tidak diterima secara langsung
Diperlukan guna membiayai kepentingan umum
Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Iuran wajib yang ditetapkan dengan norma-norma dan aturan hukum
Iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak

Selain pajak, ada juga pungutan lain yang disebut retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Perihal retribusi diatur melalui UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Perbedaan pajak dan retribusi antara lain adalah :
  1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan dapat dikenai sanksi bagi mereka yang tidak membayar, sedangkan retribusi pemungutannya hanya dapat dipaksakan bagi mereka yang menggunakan fasilitas negara.
  2. Di dalam pajak, masyarakat tidak  menerima balas jasa langsung atas pungutan yang dibayarnya. Sedangkan di dalam retribusi masyarakat menerima jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
  3. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.
  4. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketetapan peraturan merupakan objek pajak. Sedangkan objek retribusi hanya dikenakan bagi mereka yang menggunakan fasilitas negara.


pengertian pajak dan fungsi pajak


Jenis-jenis pajak


Berbagai jenis pajak menurut dasar penggolongan antara lain sebagai berikut :

Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara misalnya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, cukai, pajak penjualan barang mewah, dan lain-lain. Sedangkan pajak daerah misalnya retribusi pakir, pajak tontonan, pajak reklame, dan retribusi terminal.

Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif misalnya adalah pajak penghasilan, sedangkan pajak subjektif misalnya pajak bumi bangunan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

Jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menangung pajak terbagi atas dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung misalnya pajak penghasilan dan pajak bumu bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, bea materai, cukai, dan pajak penjualan barang mewah.


Unsur-unsur pajak


Unsur-unsur pajak meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Subjek pajak atau wajib pajak, biasanya harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Objek pajak, misalnya gaji, honorarium, bunga, komisi, dan lain-lain.
3. Tariff pajak.

Tariff pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase.

Menurut besar kecilnya pajak yang harus dibayar, tarif pajak dihitung dengan sistem sebagai berikut :
1. Degresif di mana tarif pajak semakin rendah jika objek pajaknya bertambah.
2. Progresif di  mana tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah.
3. Proporsional di mana tarif pajak yang presentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak.

Tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
1. Wajib pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
2. Wajib pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi dalam negeri.


Fungsi pajak

Secara umum pajak memiliki empat peranan atau fungsi dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut :
1. Sebagai sumber pendapatan negara
2. Sebagai alat pemerataan ekonomi
3. Sebagai pengatur kegiatan ekonomi
4. Sebagai alat stabilitas perekonomian

Bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Memungut tarif pajak rendah bagi perusahaan yang baru berdiri dan industri kecil, untuk meningkatkan kemampuan untuk memperluas usaha dan menyerap tenaga kerja.
  2. Menaikkan pajak impor dan membebaskan pajak ekspor dengan tujuan melindungi dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.
  3. Melakukan pungutan pajak penghasilan atas golongan yang berpenghasilan tinggi untuk meningkatkan keadilan sosial sejalan dengan jalan pemerataan pendapatan.



Pajak yang ditanggung keluarga


Secara umum, pajak yang harus ditanggung keluarga adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).


Pajak Penghasilan (PPh)


Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya. Dasar pungutan pajak penghasilan adalah UU Nomor 17 Tahun 2000 yang berisi tentang seubjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak penghasilan adalah orang atau badan yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan.

Subjek pajak penghasilan meliputi :
  1. Orang pribadi atau warisan yang belum dibagi.
  2. Badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, BUMN, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain.
  3. Bentuk usaha tetap, yaitu tempat menjalankan usaha secara teratur yang didirikan oleh badan/ perusahaan di luar negeri.

Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Misalnya gaji, honorarium, komisi, bonus, bunga, pension,  hadiah dari undian, laba usaha. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang akan diperhitungkan besar pajaknya yang terlebih dahulu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


Dasar pungutan pajak bumi dan bangunan adalah UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atau kepemilikan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan yang dimilikinya tersebut. Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Yang termasuk bumi adalah kebun, pekarangan, dan sawah. Sedangkan yang termasuk bangunan adalah rumah, kolam renang, galangan kapal, kilang minyak, jalan tol, pagar mewah, dan jalan lingkungan.

Bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, di antaranya adalah denda yang besarnya telah diatur sesuai ketentuan, sampai pada hukuman kurungan sesuai dengan keputusan pengadilan.

Demikian penjelasan mengenai pengetian pajak, jenis pajak, unsur pajak, fungsi pajak, serta pajak yang ditanggung keluarga.

loading...
Blog, Updated at: 23.12

0 komentar:

Posting Komentar