Pengertian BUMN dan Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Posted by Ensikloblogia on Senin, 17 Oktober 2016

loading...

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


Pengertian badan usaha milik negara atau BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa “ Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang modalnya dimiliki negara baik semuanya maupun sebagian besanya melalui penyertaan  langsung dan diambil dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Berdasarkan definisi BUMN tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri BUMN adalah semua modalnya dimiliki oleh negara dan melalui penyertaan langsung.


Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


BUMN tidak didirikan begitu saja. Ada banyak tujuan pendirian BUMN, yaitu :
  1. Untuk menambah perekonomian negara dan meningkatkan perekonomian nasional dengan cara mencari keuntungan untuk pendapatan negara dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran.
  2. BUMN didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan.
  3. BUMN memberikan kegunaan bagi rakyat dalam pemenuhan kebutuhan yang berupa ketersediaan barang dan jasa yang bagus mutunya sehingga kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dengan baik.
  4. Badan Usaha Milik Negara mengawali usaha-usaha di mana pihak swasta maupun koperasi masih kesulitan mengawalinya. Biasanya usaha-usaha yang diawali oleh BUMN ini adalah usaha-usaha dalam skala besar.
  5. BUMN menjadi pendampingan bagi pengusaha kecil, koperasi dan masyarakat agar bisa berkembang labih maju.


Pengertian BUMN dan Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


Jenis-jenis badan usaha milik negara atau macam-macam perusahaan milik negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Persero, Perum dan Perjan.


1. Persero


Pengertian persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah “Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai bentuk perseroan terbatas di mana modalnya terbagi dalam saham yang semua atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan laba.

Sedangkan definisi persero menurut Johanes Ibrahim, “Perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung”.

Ciri-ciri Persero seperti yang dijelaskan dalam Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tanggal 28 Desember 1967 adalah sebagai berikut :
  1. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang juga berfungsi untuk menambah pendapatan negara.
  2. Sebagai badan hukum dengan bentuk perseroan terbatas.
  3. Hubungan Persero dengan pihak perdata diatur menurut ketentuan yang ada di dalam hukum perdata.
  4. Seluruh atau sebagian modal persero adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  5. Persero tidak memiliki fasilitas negara meskipun pemilik saham mayoritasnya adalah negara.
  6. Manajemen persero dipimpin oleh seorang direksi.
  7. Pegawai yang bekerja di persero tidak berstatus sebagai PNS, melainkan hanya sebagai pegawai perusahaan swasta biasa.
  8. Dalam persero, pemerintah mempunyai peran sebagai pemegang saham dalam perusahaan.

Contoh Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero di Indonesia antara lain adalah PT Garuda Indonesia, PT POS Indonesia, PT Perusahaan LIstrik Negara (PLN), PT Jamsostek, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan lain-lain.


2. Perum (Perusahaan Umum)


Perum memiliki perbedaan dengan persero. Jika persero bertujuan untuk mencari keuntungan, maka perum bertujuan untuk memberikan pelayanan umum  kepada masyarakat (public service). 

Pengertian perum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa perum adalah “ Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Ciri-ciri pokok perum berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tanggal 28 Desember tahu 1967, maka ciri-ciri perum adalah sebagai berikut :
  1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum secara keseluruhan sekaligus untuk memperoleh keuntungan.
  2. Berbadan hukum serta diatur oleh undang-undang.
  3. Umumnya mempunyai usaha di bidang jasa (public utilities).
  4. Perum mempunyai kebebasan berusaha dan bergerak seperti perusahaan swasta dalam mengadakan perjanjian, kontrak, dan hubungan dengan perusahaan lain.
  5. Hubungan hukumnya diatur berdasarkan hukum perdata serta dapat menuntut dan dituntut.
  6. Sama dengan persero, semua modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  7. Manajemen dipimpin oleh direksi.
  8. Pegawai perum merupakan pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri tidak seperti ketentuan pegawai negeri atau perusahaan perseroan.
  9. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, tanggung jawab, wewenang, dan pengawasan dan lain-lain diatur secara khusus yang intinya seperti dalam undang-undang tentang pembentukan perusahaan negara tersebut.
  10. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri kecuali apabila karena politik pemerintah mengenai harga dan tarifd tidak mengijinkan tercapainya tujuan ini.
  11. Perusahaan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah tentang untung rugi dan posisi keuangan perusahaan.

Contoh perum yang ada di Indonesia antara lain adalah Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), dan lain-lain.

3. Perjan (Perusahaan Jawatan)


Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 perjan adalah salah satu macam perusahaan negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  1. Mempunyai usaha dalam pengabdian dan pelayanan jasa pada masyarakat (public services).
  2. Disusun sebagai suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemeritah Daerah.
  3. Sebagai suatu bagian dari susunan Departemen Daerah, maka Perjan mempunyai hubungan hukum public.
  4. Hubungan usaha masyarakat yang dilayani sekalipun terdapat sistem bantuan / subsidi, harus selalu didasarkan atas dasar pertimbangan bisnis.
  5. Dipimpin oleh seorang kepala (bukan direksi) yang merupakan bawahan dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/ Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat.
  6. Memperoleh fasilitas negara.
  7. Pegawainya adalah pegawai negeri
  8. Pengawasan dilakukan secara hirarki dan fungsional.

Perum dan Perjan dalam perkembangannya dapat berubah menjadi persero apabila telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 pada Pasal 14, yaitu :
  1. Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi menunjukkan perbandingan yang rasional.
  2. Telah menyusun neraca dan perkiraan rugi laba sampai saat dijadikan sebagai persero dengan ketentuan bahwa neraca penutupan/likuidasinya diperkirakan oleh Direktorat Akuntansi dan disahkan oleh menteri yang bersangkutan.
  3. Telah melunasi semua hutang-hutangnya kepada kas umum negara.
  4. Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi.


Saat ini sudah tidak ada lagi badan usaha milik negara yang berbentuk perjan di Indonesia.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian BUMN, macam-macam BUMN, dan tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang perlu untuk kita ketahui.

loading...
Blog, Updated at: 23.28

0 komentar:

Posting Komentar