Perkembangan Pemikiran Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Posted by Ensikloblogia on Jumat, 14 Oktober 2016

Loading...

Secara garis besar, Prof. Dr. Bagir Manan dalam bukunya berjudul “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia” (2001), membagi pemikiran HAM dalam dua periode, yaitu periode kemerdekaan (1908-1956) dan periode setelah kemerdekaan.


Perkembangan pemikiran tentang HAM di Indonesia periode sebelum kemerdekaan


Perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai pada organisasi-organisasi pergerakan nasional sebagai berikut :
  • Budi Utomo, pemikirannya adalah hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
  • Perhimpunan Indonesia memiliki pemikiran yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).
  • Serekat Islam memiliki pemikiran mengenai hak untuk penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial.
  • Partai Komunis Indonesia yang memiliki pemikiran mengenai hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi.
  • Indische Partij yang pemikiranny adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
  • Partai Nasional Indonesia yang pemikirannya adalah hak untuk memperoleh kemerdekaan.
  • Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang pemikirannya antara lain hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, dan hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.


perkembangan pemikiran tentang ham



Perkembangan pemikiran tentang HAM di Indonesia pada periode sesudah kemerdekaan



Periode 1945-1950


Pemikiran hak asasi manusia (HAM) pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai :
  • Hak untuk merdeka (Self determination)
  • Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan
  • Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen

Sebagai implementsi pemikiran HAM di atas, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang Partai Politik dengan tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada di dalam masyarakat dan pemerintah berharap partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari 1946.


Periode 1950-1959


Pemikiran HAM pada periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran hak asasi manusia pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain :
  • Partai politik dengan beragam ideologinya
  • Kebebasan pers yang bersifat liberal
  • Pemilu dengan sistem multipartai
  • Parlemen sebagai lembaga control pemerintah
  • Wacana pemikiran hak asasi manusia yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan



Periode 1959-1966


Pada periode ini pemikiran hak asasi manusia (HAM) tidak mendapat ruang kebebsan dari pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran dengan tulisan.

Sikap pemerintah yang bersifat restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.


Periode 1966-1998


Dalam periode ini pemikiran HAM di Indonesia dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang pertama tahun 1967 (awal pemerintahan Presiden Soeharto), berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material (judicial review) yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Kedua, kurun waktu 1970-1980, pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensive (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa hak asasi manusia merupakan produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

Ketiga, kurun waktu 1990-an, pemikiran tentang Hak asasi manusia (HAM) tidak lagi hanya bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut UUD 1945 amandemen, Piagam PBB, dan Piagam Mukadimah.


Periode 1998-sekarang


Pada periode ini, hak asasi manusia di Indonesia mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum dan pemerintahan.


Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia di Indonesia. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua.

Loading...
Blog, Updated at: 22.57

0 komentar:

Posting Komentar