Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Posted by Ensikloblogia on Rabu, 26 Oktober 2016

Loading...

Dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Berdasakan penjelasan tersebut, ada beberapa prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa prinsip otonomi daerah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :


Prinsip otonomi seluas-luasnya


Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatue semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintah daerah diberi kewenangn membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang pemeritahan daerah ditegaskan bahwa urusan pemerintah daerah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi atau peradilan, moneter dan fiscal, sert agama. Di luar urusan pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengaturnya.

Secara garis besar ada dua urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berkaitan dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.


Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah


Prinsip otonomi nyata


Prinsip otonomi nyata adalah prinsip bahwa dalam pelaksanaan atau penanganan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.


Prinsip otonomi yang bertanggung jawab


Prinsip otonomi yang bertanggung jawab artinya bahwa otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah adalah  untuk melancarkan pembangunan dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Kondisi tersebut merupakan bagian utama dari tujuan nasional.


Prinsip otonomi yang dinamis


Prinsip otonomi yang dinamis artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak tetap, tetapi dapat berubah. Perubahan pelaksanaan otonomi daerah ini bisa bertambah dan berkurang. Otonomi akan bertambah apabila pemerintah pusat menambah penyerahan urusannya kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, otonomi daerah akan berkurang apabila urusan daerah yang bersangkutan sudah menyangkut urusan nasional atau daerah tidak mampu lagi mengurusi urusan yang sudah diserahkan, jika daerah tidak mampu, urusan tersebut ditarik kembali menjadi urusan pemerintah pusat.


Prinsip otonomi yang serasi


Prinsip otonomi yang serasi artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan otonomi daerah  tetap dijaga keseimbangan antara daerah dan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan satu daerah  dengan daerah lain. Perlu kita ingat bahwa otonomi daerah diselenggarakan untuk menjamin keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan  tujuan negara.


Itulah prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Masih banyak lagi prinsip lain dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah tersebut antara lain :
  1. Prinsip demokratisasi dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
  2. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara.
  3. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian daerah otonom.
  4. Prinsip peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan.
  5. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentngan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat.
  6. Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubunga antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah.
  7. Otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah. Dalam hal ini berarti pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mempelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia  dalam rangka mewujudkan tujuan negara.


Loading...
Blog, Updated at: 03.30

0 komentar:

Posting Komentar