Pengertian Antropologi Hukum dan Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Posted by Ensikloblogia on Sabtu, 05 November 2016

loading...

Pengertian antropologi hukum


Sebelum membicarakan antropologi hukum, maka sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang tentang manusia. Menurut Hilman Hadikusumah, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Sasaran pokok dari antropologi adalah manusia,  baru kemudian perilaku budayanya.

Antropologi melihat hukum hanya sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki.

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahua hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Batasan ini dikemukakan oleh Paul Bohanan.

Menurut J.B. Daliyo dkk, antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Kemudian Hilman Hadikusuma memberikan pendapat mengenai antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum.


Pengertian Antropologi Hukum dan Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Ruang lingkup antropologi hukum


Bagi seoranga antropologi, suatu gejala hukum timbul, apabila ada perikelakuan yang sedemikian rupa sehingga dibiarkan akan mengganggu atau bahkan  merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat.

Oleh karena itu, hukum sebagai aspek kebudayaan, mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan dalam masyarakat. Dalam hal ini telah dijelaskan oleh E.A. Hoebel, yaitu :
  1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarkat seharusnya berperikelakuan, sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat.
  2. Menetralisasikan kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
  3. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
  4. Merumuskan kembali pedoman yang mnegatur hubungan antara warga masyarakat dan kelompok-kelompok, apabila terjadi berbagai perubahan.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup antropologi hukum hendaknya dikaitkan dengan beberapa fungsi hukum, yaitu sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar interaksi sosial, dan sarana pembaruan.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa lingkup persoalan yang bisa dijelajahi oleh para antropologi di bidang  hukum cukup luas, diantaranya meliputi :
  1. Bagaimankan tipe-tipe badan yang menjalankan pengadilan dan perantaraan dalam masyarakat ?
  2. Apakah yang menjadi landasan kekuasaan dari badan-badan itu untuk menjalankan peranannya sebagai peranannya sebagai penyelesaian sengketa ?
  3. Dalam keadaan tertentu, sengketa-sengketa yang bagaimankah yang  mengkhendaki penyelesaian melalui pengadilan dan yang mana yang mengkhendaki perundingan ?
  4. Fungsi serta ekosistemis manakah yang bekerja atas suatu proses hukum ?
  5. Prosedur manakah yang dipakai untuk masing-masing jenis sengketa pada kondisi tertentu ?
  6. Bagaimankah keputusan itu dijalankan ?
  7. Bagaimanakah hukum itu berubah ?

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian antropologi hukum dan ruang lingkup antropologi hukum. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

loading...
Blog, Updated at: 21.44

0 komentar:

Posting Komentar