Proses Perumusan atau Pembentukan Peraturan Daerah

Posted by Ensikloblogia on Minggu, 06 November 2016

Loading...

Landasan hukum perumusan atau pembentukan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang itu dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengasahan atau penetapan, dan pengundangan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai proses perumusan dan pembentukan peraturan daerah.


Perencanaan penyusunan peraturan daerah


Perencaaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah atau Prolegda. Prolegda adalah instrument perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Dalam hal ini, perencanaan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh prolegda provinsi, sedangkan perencanaan peraturan daeah kabupaten/kota dilakukan oleh prolegda kabupaten/kota. Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah  baik provinsi maupun kabupaten atau kota  dengan judul rancangan  peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan perundang-undangan lainnya

Penyusunan prolegda baik provinsi maupun kabupaten/kota didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :
1. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Rencana pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan otonomi daerag dan tugas pembantuan.
4. Aspirasi daerah.


Proses Perumusan atau Pembentukan Peraturan Daerah


Penyusunan peraturan daerah


Proses penyusunan peraturan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada dasarnya sama. Hanya saja berbeda pada pihak yang berwenang membuat peraturannya. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Begitu pula dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang dapat berasal dari DPRD kabupaten/kota atau bupati/walikota.

Berikut ini adalah ketentuan dalam penyusunan peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daearah kabupaten/kota.
  1. Raperda harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai APBD, pencabutan peraturan daerah, perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
  2. Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislatif.
  3. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.
  4. Raperda yang telah disiapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada surat pengantar kepala daerah kepada pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota.
  5. Apabila dalam sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD dan  rancangan peraturan daerah yang  disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.


Pembahasan rancangan peraturan daerah


Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota.

Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota pada dasarnya sama. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi maupun raperda daerah kabupaten/kota dilakukan melalui dua tingkat sebagai berikut :
  1. Tingkat pertama, yaitu pembahasan dalam rapat komisi/panitia/badan atau rapat alat kelengkapan DPRD.
  2. Tingkat kedua, yaitu rapat paripurna.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Raperda yang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah.


Pengesahan atau penetapan peraturan daerah


Pengesahan atau penetapan peraturan daerah dilakukan oleh kepada daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang sudah mendapat persetujuan bersama paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan harus sudah disampaikan kepada kepala daerah oleh pimpinan DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah mendapatkan persetujuan, peraturan daerah harus sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Jika kepala daerah tidak  menandatanganinya dalam batas waktu paling lambat 30 hari, peraturan daerah yang telah disetujui bersama itu tetap sah sebagai peraturan daerah yang wajib diundangkan.


Pengundangan peraturan daerah


Peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Demikianlah penjelasan mengenai proses penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupate/kota. Dalam proses penyusunan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut, DPRD dan kepala daerah perlu untuk melakukan kerja sama. Demikianlah penjelasan mengenai proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Semoga bermanfaat.  

Loading...
Blog, Updated at: 22.07

0 komentar:

Posting Komentar