Tugas dan Wewenang BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan )

Posted by Ensikloblogia on Sabtu, 26 November 2016

Loading...

Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang ada di luar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Pasal 23E-23G hasil amandemen ketiga UUD 1945. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas, aktif, dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenanganya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Saat ini BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui tentang BPK, diantaranya adalah sebagai berikut :


tugas dan wewenang BPK

Keanggotaan BPK


BPK mempunyai Sembilan orang anggota, yang keanggotaannya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan dengan keputusan presiden. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk periode satu kali masa jabatan.

Angota, ketua, dan wakil ketua BPK terpilih sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu ketua Mahkamah Agung. Apabila ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji anggota BPK dipandu oleh wakil ketua Mahkamah Agung.


Tugas BPK


BPK bertugas memeriksa peneglolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan  dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Selanjutnya, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/ wali kota sesuai kewenangannya.

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Selanjutnya, hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD, serta pemerintah.


Wewenang BPK 


Wewenang-wewenang BPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pemeriksa Keuangaan adalah sebagai berikut :
  1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
  2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
  4. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengeloaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  5. Mengunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.


Demikianlah penjelasan mengenai keanggotaan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, tugas BPK, dan wewenang BPK. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Loading...
Blog, Updated at: 18.16

0 komentar:

Posting Komentar