Tugas dan Wewenang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) serta Hak, Kewajiban, Kedudukan dan Fungsi DPD

Posted by Ensikloblogia on Sabtu, 26 November 2016

loading...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi, yaitu mengajukan usul, dengan cara ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Selain itu, DPD juga memiliki fungsi mengawasi atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai keanggotaan DPD, tugas dan wewenang DPD, hak dan kewajiban DPD dan anggotanya, serta kedudukan dan fungsi DPD.


Keanggotaan DPD


Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Adapun peresmian keanggotaan DPD sekaligus peresmian keanggotaan MPR yang ditetapkan satu naskah dalam keputusan presiden. Nama-nama calon anggota DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, secara administrasi dilaporkan oleh KPU kepada presiden.

Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Mahkamah Agung  dalam sidang paripurna DPD. Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu pimpinan DPD. Tata cara pengucapan sumpah/janji DPD diatur dalam peraturan tata tertib DPD.

Masa jabatan DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota DPD berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.


tugas dan wewenang dewan perwakilan daerah


Tugas dan wewenang DPD


Tugas dan wewenang DPD antara lain adalah sebagai berikut :
  1. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
  2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
  4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi  DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.


Hak dan kewajiban DPD dan anggotanya


DPD mempunyai hak-hak sebagai berikut :
  1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
  2. Ikut membahas rancangan undang-undang.

Anggota DPD mempunyai hak-hak sebagai berikut :
  1. Menyampaikan usul dan pendapat.
  2. Memilih dan dipilih.
  3. Membela diri.
  4. Imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPD, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPD dengan pemerintah dan rapat-rapat DPD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Protokoler, yaitu hak anggota DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
  6. Keuangan dan administrative.

Kewajiban-kewajiban anggota DPD antara lain adalah sebagai berikut :
  1. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  3. Memperhatikan, menyerap, menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah.
  4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
  5. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.


Kedudukan dan Fungsi DPD


DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentinga daerah. Fungsi DPD antara lain sebagai berikut :
  1. Mengajukan usul, ikut membahas dan memberikan pertimbangan di bidang legislasi (pembahasan rancangan undang-undang).
  2. Pengawasan atas pelaksanaan legislasi tertentu, yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Demikianlah penjelasan mengenai tugas dan wewenang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

loading...
Blog, Updated at: 18.15

0 komentar:

Posting Komentar