Tugas dan Wewenang MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) serta Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban MPR

Posted by Ensikloblogia on Jumat, 04 November 2016

Loading...

Apa yang kamu tahu tentang keanggotaan MPR, tugas dan wewenang MPR serta hak dan kewajiban MPR ? Sebelum berlakunya amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat yang atau sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, oleh karena itu MPR disebut juga sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan lembaga negara lainnya yang kedudukannya dibawah MPR disebut lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).    Pasca amandemen UUD 1945 yang ketiga, posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinyatakan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Tidak ada lagi ungkapan kekuasaan tak terbatas.

MPR juga bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelakasana kedaulatan rakyat dan harus tunduk serta bertanggung jawab kepada rakyat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keanggotaan MPR, tugas dan wewenang MPR serta hak dan kewajiban MPR.


tugas dan wewenang MPR

Keanggotaan MPR


Menurut Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Peresmian anggota MPR sekaligus dengan peresmian anggota DPR dan DPD yang ditetapkan satu naskah dalam keputusan presiden. 

Masa bakti MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan  sumpah/janji bersama-sama  yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.


Tugas dan wewenang MPR


Sebelum amandemen UUD 1945, tugas dan wewenang MPR sangat luas dan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Sebelum  amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
  1. Pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
  2. Menetapkan undang-undang dasar.
  3. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  4. Memilih presiden dan wakil presiden.
  5. Memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar.


Tugas dan wewenang MPR pasca amandemen UUD 1945 berbeda dengan sebelum adanya amandemen. Beberapa tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut adalah :
  1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
  2. Menetapkan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam sidang paripurna MPR.
  3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk memberikan  penjelasan dalam sidang paripurna MPR.
  4. Melantik wakil presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
  5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila  terjadi kekosogan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
  6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau  gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya.
  7. Menetapkan peraturan tata tertib dank ode etik MPR.



Hak dan kewajiban MPR


Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan MPR seperti yang disebutkan di atas, MPR memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :
  1. Mengajukan usul perubahan undang-undang dasar.
  2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
  3. Memilih dan dipilih.
  4. Membela diri.
  5. Memiliki hak imunitas atau disebut juga hak kekebalan hukum anggota MPR, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MPR dengan pemerintah dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Protokoler adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
  7. Keuangan dan administratif.

Tata cara penggunaan hak-hak di atas diatur dalam peraturan tata tertib MPR. MPR selain mempunyai hak-hak di atas, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban MPR tersebut adalah melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. MPR juga harus selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

MPR bersidang setidaknya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Sidang itu disebut dengan sidang umum. Namun, MPR dapat pula bersidang lebih dari satu kali dalam lima tahun. Sidang tersebut dilakukan apabila terjadi situasi-situasi yang mengharuskan sidang MPR. Sidang tersebut dinamakan sidang istimewa. 

Demikianlah penjelasan mengenai keanggotaan MPR, tugas dan wewenang MPR serta hak dan kewajiban MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. 

Loading...
Blog, Updated at: 04.09

0 komentar:

Posting Komentar