Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah-Masalah di Bidang Ekonomi

Posted by Ensikloblogia on Minggu, 17 Desember 2017

Loading...

Loading...
Masalah-masalah di bidang ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah tentu perlu dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah  dapat melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di bidang ekonomi makro dan ekonomi mikro dapat dibedakan menjadi tiga bentuk kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan bukan fiskal dan bukan moneter.

1. Kebijakan Fiskal 


Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan. Adapun contoh mengubah penerimaan dan pengeluaran adalah mengurangi atau menambah pajak dan subsidi. Dari pengertian tersebut maka kebijakan fiskal dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut ahli ekonomi John Maynard Keynes, kebijakan fiskal sangat penting dipergunakan untuk mengatasi masalah pengangguran yang relatif serius. Caranya dengan mengurangi pajak penghasilan. Bila pajak penghasilan dikurangi maka daya beli masyarakat akan meningkat sehingga akan meningkatkan permintaan agregat. Bila permintaan agregat meningkat, para produsen atau pengusaha akan menambah jumlah produksinya, sehingga penggunaan tenaga kerja pun meningkat. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi jumlah pengangguran. 

Cara lain untuk meningkatkan permintaan agregat adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan maupun untuk menambah investasi pemerintah. Bila  permintaan agregat meningkat, maka jumlah pengangguran dapat dikurangi. Di atas telah dijelaskan, bila pemerintah mengurangi pajak penghasilan maka pada  akhirnya dapat meningkatkan permintaan agregat. 

Bila permintaan agregat meningkat, para produsen akan menambah jumlah produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Bila terjadi penambahan jumlah produksi, maka dapat dikatakan telah terjadi peningkatan pendapatan nasional, karena pendapatan nasional di antaranya dihitung dari nilai barang dan jasa yang diproduksi. Bila pendapatan nasional meningkat maka negara telah  mengalami pertumbuhan ekonomi. Penjelasan lengkap mengenai kebijakan fiskal akan dibahas khusus pada bab lain.

2. Kebijakan Moneter 


Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia). Kebijakan moneter dilakukan dengan tujuan untuk: 
a. menjaga stabilitas ekonomi; 
b. menjaga stabilitas harga (terutama untuk mengatasi inflasi); 
c. meningkatkan kesempatan kerja; 
d. memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah-Masalah di Bidang Ekonomi


Dari tujuan-tujuan di atas, tampak bahwa kebijakan-kebijakan moneter dapat digunakan pemerintah untuk memecahkan atau mengatasi masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan defisit neraca pembayaran. Ada beberapa macam kebijakan moneter yang bisa dilakukan pemerintah, di antaranya:
a. kebijakan pasar terbuka (open market policy); 
b. kebijakan diskonto (discount policy); 
c. kebijakan cadangan kas (cash ratio policy); 
d. kebijakan kredit selektif dan kredit longgar; 
e. kebijakan devaluasi dan revaluasi; 
f. kebijakan sanering (memotong nilai mata uang dalam negeri); 
g. kebijakan menarik atau memusnahkan uang lama; 
h. kebijakan dorongan moral.

Berikut akan diberikan satu contoh kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga terutama untuk mengatasi masalah inflasi. Untuk mengatasi masalah inflasi pemerintah dapat menggunakan kebijakan diskonto. 

Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan menaikkan suku bunga, diharapkan masyarakat akan menyimpan (menabung) uangnya di bank lebih banyak dari biasanya. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang. 

Bila jumlah uang yang beredar berkurang maka harga-harga yang semula tinggi (inflasi) dapat diturunkan kembali. Ini berarti inflasi dapat diatasi oleh pemerintah. Penjelasan lebih lengkap mengenai kebijakan moneter akan dibahas khusus di bab mendatang.

3. Kebijakan Bukan Fiskal dan Bukan Moneter 


Selain kebijakan fiskal dan moneter, untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah dapat melakukan kebijakan sebagai berikut: 
  • Kebijakan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan para pekerja. Tujuannya untuk menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan, karena kenaikan biaya produksi yang berlebihan dapat menaikkan harga jual sehingga memicu terjadinya inflasi. 
  • Kebijakan mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi produksi. Kebijakan ini dilakukan di antaranya dengan cara memberi insentif (misal, berupa pengurangan atau pembebasan pajak) bagi pengusaha yang melakukan inovasi. Atau, menyediakan dana yang besar untuk kegiatan litbang (penelitian dan pengembangan) dalam rangka meningkatkan mutu barang.
  • Kebijakan mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, sarana listrik, telepon, dan sejenisnya untuk memperlancar kegiatan perekonomian. 
  • Kebijakan membuat peraturan-peraturan yang kondusif. Untuk mengembangkan perekonomian sekaligus untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah perlu membuat berbagai peraturan yang kondusif (mendukung) tujuan-tujuan pemerintah. Misalnya dengan membuat peraturan tentang PMA (Penanaman Modal Asing), peraturan tentang pasar modal, dan lain- lain.


Loading...
Blog, Updated at: 21.41

0 komentar:

Posting Komentar