Pengertian Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Fungsinya

Teori trias politica Montesquieu membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan negara tersebut adalah upaya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Teori tersebut menyebarkan pengaruh yang sangat luas, sehingga hingga saat ini negara-negara di dunia umumnya memiliki lembaga-lembaga tersendiri yang menjadi pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berikut penjelasan mengenai pengertian dan fungsi serta lembaga pelaksanan kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Berdasarkan kekuasaan itu, maka lembaga legislatif memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyelenggaraan negara. Jika lembaga legislatif tidak mampu melaksanakan tugas untuk menyusun peraturan perundang-undangan dengan baik, maka hukum dalam suatu negara tidak akan berkembang dan bukan tidak mungkin terjadi kekosongan hukum.

Fungsi lembaga legislatif di Indonesia selain untuk membuat undang-undang yaitu mengesahkan anggaran dan melakukan pengawasan. Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh DPR RI dan DPD. Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka pelaksana kekuasaan legislatif adalah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

  

Berdasarkan definisi umum, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan suatu lembaga negara untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang. Lembaga pelaksana kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, presiden memiliki tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Fungsi kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan negara sangat besar karena tanggung jawab presiden meliputi seluruh wilayah suatu negara. hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUD 1945. Dalam prakteknya, lembaga pelaksana kekuasaan eksekutif juga memiliki fungsi legislative dalam hal menyusun peraturan perundang-undangan. Ada beberapa produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga pelaksana kekuasaan eksekutif, yaitu perpu dan perpres.

Kekuasaan yudikatif diartikan sebagai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan yudikatif memiliki fungsi sebagai pelaksana dan penegak hukum dan keadilan. Di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di  Indonesia.