Tujuan Pemilihan Umum atau Pelaksanaan Pemilu

Di dalam setiap negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memilih pimpinan negara serta menyalurkan hak politik rakyatnya. Di dalam negara demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, pemilihan umum menjadi pesta demokrasi bagi rakyatnya. Di Indonesia pemilu atau pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berikut ini penjelasan mengenai tujuan pemilihan umum (pemilu) di indonesia.

Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara demokrasi di mana kedaulatan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tujuan pemilu di Indonesia adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut. Rakyat bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya dan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen.

Tujuan pelasakaan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia  adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dipilih maupun memilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian pada Pasal 28 E menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat. Berdasarkan UUD 1945, maka pelaksanaan pemilu adalah wujud pelaksanaan pemberian hak asasi dan hak politik warga negara.

BAB VII B UUD 1945 mengatur tentang pemilihan  umum. Berdasarkan Pasal 22 E ayat 2, maka kita dapat mengetahui bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih sendiri wakilnya di parlemen dan pemimpin negara.

Indonesia bukanlah negara yang monarki. Oleh karena itu, pemerintahan di Indonesia tidak bisa dipegang oleh orang yang sama secara terus menerus. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan adanya pemilu, maka pergantian personil pemerintahan bisa berlangsung secara damai, aman dan tertib. Di negara-negara yang menganut paham monarki, tidak dikenal istilah pemilu. Dampaknya adalah rakyat melakukam pemberontakan untuk melakukan pergantian pimpinan. Oleh karena itu, dapat kita katakana bahwa tujuan pemilihan umum dilaksanakan adalah untuk melakukan pergantian pimpinan secara damai.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa pelaksanaan pemilu memiliki dampak yang sangat luas. Bukan sekedar pergantian pemimpin dan wakil rakyat semata. Pemilu juga bertujuan untuk memastikan rencana pembangunan nasional yang berkesinambungan bisa berjalan dengan lancar.

Dengan demikian, tujuan pemilihan umum haruslah kita kawal bersama-sama agar bangsa Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945. Kita harus bersama-sama menerima hasil pemilihan umum dengan lapang dada, tetapi disisi lain, kita juga perlu mengawasi pemerintahan yang resmi dipilih oleh rakyat tersebut.